Tidak setiap sengketa tanah harus dibawa ke pengadilan, dan tidak setiap sengketa diselesaikan di pengadilan yang sama. Jalur penyelesaian ditentukan oleh pokok persoalan: apakah yang dipersoalkan adalah kepemilikan, keputusan pejabat, atau dugaan tindak pidana.
Penyelesaian di luar pengadilan
Negosiasi dan mediasi sering kali menjadi langkah pertama. Kementerian ATR/BPN juga memiliki mekanisme penanganan kasus pertanahan, termasuk mediasi, yang antara lain diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Jalur ini dapat lebih cepat apabila para pihak memiliki itikad baik untuk berdamai.
Pengadilan Negeri: sengketa kepemilikan
Apabila yang dipersoalkan adalah siapa yang berhak atas tanah, misalnya klaim kepemilikan ganda, sengketa waris, atau wanprestasi dalam jual beli, penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri.
Pengadilan Tata Usaha Negara: keputusan pejabat
Apabila yang dipersoalkan adalah keputusan pejabat tata usaha negara, misalnya penerbitan atau pembatalan sertifikat, gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Perlu diperhatikan bahwa gugatan ke PTUN memiliki tenggang waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Jalur pidana
Apabila terdapat dugaan tindak pidana, misalnya pemalsuan dokumen atau penyerobotan tanah, pelaporan dapat dilakukan kepada aparat penegak hukum. Jalur pidana umumnya tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kepemilikan, sehingga sering ditempuh berdampingan dengan jalur lain.
Memilih jalur yang tepat
- Identifikasi pokok persoalan: kepemilikan, keputusan pejabat, atau tindak pidana.
- Kumpulkan dokumen dan bukti sejak awal.
- Perhatikan tenggang waktu, terutama untuk gugatan ke PTUN.
- Pertimbangkan penyelesaian damai bila memungkinkan, tanpa mengabaikan perlindungan hak Anda.
Kekeliruan memilih forum dapat membuat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan menghabiskan waktu. Karena itu, analisis awal atas posisi hukum menjadi langkah yang paling menentukan.
